Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Pahlefi, menyampaikan pandangan fraksi terkait LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tebo.
Jaberpost.co - Tebo - Fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada 13 April 2026. Pandangan fraksi tersebut dibacakan oleh Pahlefi, selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat.
Dalam penyampaiannya, Pahlefi menyatakan bahwa Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo, namun tetap menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ke depan.
“Kami mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Pahlefi.
Salah satu sorotan utama adalah pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal senilai sekitar Rp1 miliar. Fraksi Demokrat meminta agar proyek tersebut tetap menjadi prioritas pada tahun 2026, mengingat telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUPR, dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar), diparipurnakan, serta dipaparkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR.
“Pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal harus tetap menjadi prioritas pada tahun 2026 karena telah melalui seluruh tahapan perencanaan dan pembahasan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendorong agar pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp46 miliar dapat dialokasikan minimal Rp6 miliar untuk pembangunan jalan di Kecamatan VII Koto Ilir.
“Kami mendorong agar dari pinjaman PT SMI tersebut, minimal Rp6 miliar dialokasikan untuk pembangunan jalan di Kecamatan VII Koto Ilir demi pemerataan infrastruktur,” tambah Pahlefi.
Di bidang ketenagakerjaan, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pendataan dan pengawasan tenaga kerja, baik lokal maupun asing, serta peningkatan program pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang koperasi, memperketat pengawasan, serta memberikan sanksi tegas terhadap koperasi yang tidak sehat.
Pada sektor pelayanan publik, Fraksi Demokrat menyoroti perlunya peningkatan layanan kesehatan bagi peserta BPJS tanpa diskriminasi serta mendorong RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan minat masyarakat untuk berobat.
“Pelayanan kesehatan harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi kepada seluruh peserta BPJS. Kami juga mendorong RSUD STS Tebo melakukan inovasi agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Fraksi Demokrat juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan ternak agar tidak menimbulkan konflik di lingkungan permukiman.
Related: Fraksi Golkar Soroti PAD, Pinjaman PT SMI, dan Dukung Larangan Kepsek Nyalon Kades
Lebih lanjut, Pahlefi mengungkapkan bahwa masih terdapat 4.442 warga yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk itu, Dinas Kependudukan ( Frm )
Penulis ; Tim - red
 2025){kind=link}