Di duga Kades Alipman Mark-up Proyek Dana Desa Sungai Keruh



ini data  atau Sketsa pembangunan gedunv serba guna





Jaberpost.com - Tebo -  Pembangunan gedung Serba guna  desa Sungai keruh  di pertanyakan  karna  hampir empat tahun , dua kali anggaran yang bersumber dari Dana Desa  TA 2021 Rp ÷500.000.000 .00 setelah itu TA 2023 ÷Rp 1 50 .000.000.00 ini perkiraan  warga  sungai keruh .


Kepala desa sungai keruh (Alipman ) saat di konfermasi oleh awak Media Jaberpost.com  melalui Via poncell nya beliau tidak aktif  dan di cari ke kantor desa  kamis 21 -09 - 2023  juga tidak bisa bertemu alasan ada Bintek di jambi.



Setelah Beberapa tahap dana desa (DD) yang.  telah  di kucurkan.  oleh  pemerintah pusat.  di gunakan oleh para oknum  perangkat Desa Sungai Keruh kecamatan Tebo tengah kabupaten Tebo untuk membangun  gedung  serba guna yang  hingga saat ini  alhasil tidak kunjung selesai



 Pengerjaannya hingga membuat anggaran untuk pembangunan infrastruktur lainnya menjadi terhambat dan bisa jadi tidak ada pembangunan, Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang warga desa Sungai Keruh,


 

Dikatakan oleh St “Meskipun ada pembangunan tetapi tidak memuaskan dan tidak menyentuh  langsung  terhadap kehidupan sehari-hari terhadap warga dan Masyarakat Desa kami



Karena dana yang ada habis terbuang sia- sia ke bangunan gedung yang terbangkalai tersebut”


Pembangunan yang telah dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 bangunan gedung serba guna tersebut tidak bisa di manfaat kan oleh masyarakat,



Sebenar nya hal ini jadi tanda tanya bagi masyarakat Desa Sungai Keruh,,kenapa sudah tahun berganti   malàh  sampai sàat  ini  belum juga selesai .



 


Dugaan sebagian masyarakat kalau saat ini kalau dana desanya melenceng entah kemana, atau mungkin bisa jadi tidak cukup lagi untuk pembangunan yang lain karena kemungkinan    anggaran  habis di  makan  bangunan  yang besar tidak  selesai-selesai  tersebut.


 


Ditambahkan lagi oleh  warga yang tidak mau di sebut nama nya  “Sekarang Masyarakat hanya bisa pasrah dengan keadaan disisi lain desa tersebut jarang mengadakan musyawarah atau tidak ada transparansi mengenai pengelolaan Dana desa saat dikucurkan kepada masyarakat” tutur warga tsb



Warga meminta kepada penegak hukum  pembangunan tersebut dapat di audit dan periksa oknum kades yang bersangkutan  .tutup -  red


Penulis ; 


Tim -red ;