Jaberpost.com - Tebo - Masyararakat minta kepada penegak Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta usut dugaan jual beli proyek di Dinas DikBud kabupaten Tebo .
"Menurut salah satu Oknum rekan yang tak mau di sebut nama nya ke awak Media Jaberpost.com acap sekali terjadi permaianan jual beli proyek di lingkup kantor Dinas DikBud kabupaten Tebo , sabtu -23 -09 -2023.
Awak Media Jaberpost.com sudah pernah Komfermasi ke Kabid DikDas tapi beliau hanya menjawab cerita yang lain saja ,padahal kita mempertanya kan soal rekanan dan Proyek yang ada di Dinas DikBud ,tapi kabid hanya senyum saja .
Dalam penyampaian rekan /kontraktor mengatakan kepada awak Media sudah sering sekali terjadi saya sudah dapat Proyek nya ternyata orang lain yang dapat duit di ambil malah proyek dapat oleh orang lain dan juga menyampaikan dugaan adanya pengaturan pemenang tender dan penyelewengan dana yaitu Fee proyek yang diduga mengalir ke Oknum pejabat maupun oknum ASN setempat .
“Dinas DikBud kabupaten Tebo seperti menjadi tempat mencari uang dengan cara yang tidak halal. Dugaan pengaturan pemenang tender dan aliran duit fee yang mengalir ke Oknum Pejabat tertentu harus diselidiki oleh penegak hukum atau KPK,” kata rekan yang tidak mau di sebut nama nya.
Rekan meminta KPK Turun ke kabupaten Tebo dan melakukan Investigasi adanya Laporan Dugaan Fee Proyek Dari kontraktor ke sejumlah Pejabat.
“KPK harus bongkar dugaan kasus tersebut dengan segera periksa Kepala Dinas DikBud serta anggota ASN lainnya ,” jelasnya.
Menurut rekan, selama ini kasus korupsi yang ditangani oleh KPK kebanyakan dari penyelewengan dana dan suap dari proyek tertentu di Dinas kabupaten Tebo
“Sudah banyak KPK yang menangani kasus-kasus serupa, adanya suap atau jual beli proyek, pengaturan pemenang tender karena ada komitmen fee dan lain sebagainya yang kebanyakan di Dinas DikBud dan PUPR . Karena itu, KPK harus memberikan perhatian yang serius terhadap praktek korupsi dengan modus yang sama seperti itu,” terangnya.
“Kami tidak mau tinggal diam melihat dugaan korupsi terjadi di kabupaten Tebo , KPK harus segera gerak cepat, periksa dan tersangkakan Oknum pejabat, Kadisnya dan kontraktor yang terlibat. Kalau tidak, kami siap melakukan aksi berjilid-jilid depan KPK,” tutup
Penulis ;
Tim -red ;
